Film Bumi Manusia

 

"Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik: ia, oleh karenanya, di dalam pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan asas pergerakan kami dan yang menjadi nyawa pikiran-pikiran dan tindakan- tindakan kami..." Soekarno, Indonesia Menggugat.

Di atas adalah penggalan pembuka pidato Putra Sang Fajar dalam persidangan di Landraad Bandung pada tahun 1930. Soekarno bersama tiga rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Bagi Soekarno proses peradilannya adalah sebuah proses politik penguasa kolonial sebagai upaya membungkam gerakan nasional yang mulai tumbuh sejak dekade awal abad ke-20.

Kasus Bung Karno di atas memiliki relevansi dengan film Bumi Manusia. Dimana salah satu daya tarik film Bumi Manusia garapan Hanum Bramantyo adalah proses persidangan yang dijalani oleh Nyai Ontosoroh dan Minke dalam kasus terbunuhnya Herman Mellema dan kasus Annelis. Proses peradilan ini terjadi di pengadilan Belanda yang disebut Landraad.

Landraad merupakan lembaga pengadilan untuk bumiputera yang memiliki yurisdiksi se-kabupaten dimana hakim yang bertugas di landraad adalah hakim-hakim professional. Landraad (pengadilan) di masa kolonial berlangsung di kantor dan sekaligus kediaman regent (bupat). Sebab, pengadilan kala itu tidak sering terjadi, dan tidak diadakan setiap hari, maka biasanya diadakan di kantor regent (bupati).

Agaknya kasus Bung Karno hanyalah puncak piramida yang terlihat, tidak mustahil di tingkat akar rumput kasus serupa jamak terjadi. Fenomena ini dapat kita pelajari lewat film Bumi Manusia yang merupakan alih sinematik dari novel Pramoedya dengan judul yang sama. Dalam Bumi Manusia Nyai Ontosoroh sebagai tertuduh diadili di Landraad Surabaya. Ia yang seorang bumiputera dipaksa merendah atas nama kebajikan hukum eropa.

Bagi Pierre Bourdeou dalam masyarakat terdapat struktur sosial, sekaligus perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Struktur pertama yang melekat dalam kehidupan manusia adalah habitus. Habitus merupakan seperangkat nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia. Habitus tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut.

Habitus kolonial melalui arena Landraad terwujud melalui seperangkat aturan. Dalam film Bumi Manusia, Nyai Ontosoroh dan Minke yang bumiputera saat masuk ruang sidang harus melepaskan sandalnya, sementara mereka yang eropa tidak. Mereka dipaksa berjalan jongkok seraya menahan lutut, sementara yang eropa tidak. Ia dipaksa berbicara menggunakan bahasanya, sementara kecerdasannya berbahasa Belanda dibungkam.

Landraad menerapkan tatacara kolonial dalam melihat manusia dalam kerangka eropa dan pribumi. Nilai eropa yang dianggap baik hanya patut dipraktikkan oleh mereka yang eropa, sementara pribumi yang dianggap hina hanya patut menjalankan ritus layaknya budak. Nilai ini yang dilanggengkan selama masa kolonial hingga akhirnya menjadi kesadaran dan praktik masyarakat bumiputera. Nilai ini mendarah daging sehingga mental subordinat terkadang masih muncul dalam kesadaran berbangsa kita saat ini.

Selanjutnya struktur kapital atau modal, memungkinkan subjek untuk memutuskan kesempatan-kesempatan di dalam masyarakat. Dengan modal kebudayaan yang ditanamkan, Landraad telah menciptakan sistem peradilan dimana setiap orang yang bertentangan dengan penguasa dipastikan akan kalah.

Nyai Ontosoroh yang bumiputera sekaligus seorang "nyai" secara de jure hampir dapat dipastikan menjadi pihak yang harus salah. Selama ia seorang bumiputera dan lawannya adalah eropa pembelaan Ontosoroh tidak bernilai apapun. Pengadilan eropa harus memenangkan eropa, menguntungkan eropa, sistem yang dibuat melindungi kepentingan yang berkuasa.

Hingga akhirnya dalam kasus Annelis, pertentangan hukum eropa dengan hukum agama dihadapkan. Hukum agama secara sistem tidak bernilai apapun ketika dihadapan dengan hukum eropa. Dalam narasi yang lebih besar prikehidupan ditentukan oleh hukum eropa. Dalam kasus ini, status perkawinan Annelis dan Minke yang sah secara agama (lembaga pernikahan Islam) tidak dianggap sah secara eropa. Sebab yang pribumi hanyalah monyet dihadapan bangsa eropa. Mental demikian akhirnya menciptakan sebuah struktur pembedaan (distinction).

Struktur ketiga yaitu pembedaan, bermakna tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh Landraad sebagai representasi eropa untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat subordinat. Landraad menjadi lembaga perwujudan oposisi biner kolonial dimana yang bukan eropa adalah bangsa tak beradab yang berarti harus berada dibawah kaum penguasa. Semua produk hukum selain keputusan Landraad adalah batal demi hukum eropa.

Landraad menjadi arena pertarungan simbolik antara hukum eropa dan bumiputera. Dimana bahasa menjadi simbol kekuasaan. Bahasa Belanda sebagai bahasa kelas atas hanya patut diucapkan oleh penguasa sementara selainnya dilarang. Bahasa menjadi penanda kelas dalam masyarakat. Dimana Nyai Ontosoroh yang mahir berbahasa Belanda dilarang membela diri dengan bahasa ini hanya karena ia bukan eropa. Melalui Landraad dalam Bumi Manusia eropa yang konon beradab menjadi rusak sebab menjadi kepanjangan tangan kolonialisme. Meski menurut sejarawan Dr dr H Rushdy Hoesein, pengadilan di masa kolonial tidak mengenal diskriminasi. Warga Belanda yang diadili juga harus duduk di ubin, tidak peduli pangkat dan jabatannya.